Desa Shabah Sebelum Dana Desa

           

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan sebelum Dana Desa masuk pada tahun 2015, Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan. Jika ada program dari Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan, maka barulah terlaksana pembangunan di Desa Shabah. Karena dana pembangunan langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Sebelum adanya Dana Desa pada tahun 2015, di tahun tahun sebelumnya Desa Shabah memerlukan perhatian pemerintah, baik dalam kualitas ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dari pihak Pemerintah Desa sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena pada saat itu tidak ada dana yang menjadi kewenangan desa untuk mengelola pendanaan.

Sebelum adanya Dana Desa, pembangunan yang dilaksanakan di desa adalah melalui program PNPM. Ada beberapa pembangunan di Desa Shabah yang sumber datanya diperoleh dari Informasi Kepala Desa yang menjabat sebelumnya dan informasi dari data Sekretaris Desa dalam Data Pembangunan Infra Struktur Desa Shabah. Berikut beberapa Pembangunan di Desa Shabah sebelum adanya Dana Desa Tahun 2015:

Tabel.1.Daftar Pembangunan sebelum Dana Desa Tahun 2015

NO	NAMA PROGRAM PEMBANGUNAN	LOKASI	TAHUN	KETERANGAN
1	Jalan Tani RT.01	RT.01 RW.01	2008	PNPM
2	Jalan Tani RT.07	RT.07 RW.02	2009	PNPM
3	Gedung PAUD	RT.06 RW.04	2009
4	Gedung PKK	RT.06 RW.04	2009
5	Puskesdes	RT.06 RW.04	2011	Dinas Kesehatan
6	Polindes	RT.03 RW.02	2013	PNPM
7	Gedung PKBM	RT.03 RW.02	2013	PNPM
8	Jalan Tani RT.04	RT.04 RW.03	2013	PNPM
9	Jalan Tani RT.01	RT.01 RW.01	2014	PNPM

Pembangunan tersebut di atas, mayoritas dilaksanakan oleh PNPM. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini didukung dengan pembiayaan yang asalnya dari alokasi APBN dan APBD. Dalam PNPM, masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan.

Dari beberapa pembangunan tersebut, ada bantuan dari pengurus Partai Politik mengadakan Sarana Prasarana Air bersih, namun proyek tersebut tidak sepenuhnya sampai 100%. Sehingga warga tidak dapat memanfaatkan sarana air bersih tersebut.